Langsung ke konten utama

Terobos Kawasan Ganjil Genap Ratusan Polisi Ditilang



Denda tilang pelanggaran perluasan kawasan ganjil-genap, mulai diberlakukan hari ini, Senin 9 September 2019. Uniknya, beredar kabar bahwa ada aparat penegak hukum yang juga melakukan pelanggaran itu.

Namun, mereka disebut tidak dikenakan tindakan tilang. Menanggapi hal itu, Ditlantas Polda Metro Jaya mengatakan, bahwa mereka tidak akan memberikan pengecualian.

"Tidak ada pengecualian. Melanggar ganjil-genap, akan ditindak, karena aturannya untuk semua," ujar Kasubdit Bin Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Muhammad Nasir, dilansir dari VIVAnews.

Nasir menjelaskan, tidak ada istilah diskresi dalam pelaksanaan aturan itu. Bahkan, ia mengaku punya bukti anggota Korps Bhayangkara yang telah dikenakan denda tilang, termasuk yang tertangkap kamera Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE.

"Enggak cuma satu dua yang ditindak, ada ratusan. Polisi yang di dalam lalu lintas juga banyak, hampir semua kena. ? Tindakannya sama, enggak ada diskresi,” tuturnya.

Nasir menjelaskan, diskresi hanya diberikan pada pihak kepolisian yang sedang mengendarai mobil dinas. Ketentuan itu sesuai dengan Peraturan Gubernur 88 Tahun 2019.

"Yang tidak kena ganjil-genap, kendaraan dinas pelat merah dan kendaraan TNI-Polri," jelasnya.


Komentar

Postingan populer dari blog ini

Lebih Dari Seorang Pembalap, Melawan Asa

Tidak takut mati, pria ini lihai mengendarai motornya tonton videonya disini.. https://youtu.be/rTq3Y1Bo-yU

Jembatan Terbang

Jembatan Terbang di Indonesia, saksikan videonya disini: https://youtu.be/xF3kdVfvYDs

PKPI: Karhutla Riau Merugikan Banyak Pihak, Jangan Bebankan ke Presiden

Rakyatmerdekanews.com , JAKARTA - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Riau menimbulkan bencana kabut asap. Bukan hanya aktivitas warga saja yang terganggu, kesehatan bahkan nyawa bisa menjadi taruhannya. Melihat dan mengamati situasi karhutla yang terjadi, bidang Penanggulangan Bencana Nasional (PBN) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) meminta penanganan yang serius dari semua pihak. "Yang menjadi pusat perhatian kami pada saat ini adalah gangguan pernafasan (ISPA), jarak pandang warga yang tertutup asap juga kerugian pada tewasnya satwa liar yang langka," ujar Jody, Kepala Departemen Relawan PBN-PKPI, Selasa (17/9/2019) siang. Menurutnya, situasi dan kondisi yang terjadi setelah musibah sudah jelas sangat merugikan banyak pihak, termasuk negara negara tetangga yang berimbas pada hubungan bilateral negara Indonesia. Untuk itu dirinya meminta jangan hanya dibebankan atau menyalahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). PBN-PK...